Itu satu kata yang kami pikir cukup mewakili kondisi saat ini terkait Polemik Tai Sapi di SMA Pabuaran.

Stakeholder tidak ada menunjukan tindakan yang signifikan. Ada amarah yang sangat menggelegak mendapati kenyataan, betapa persoalan tai Sapi di SMA Pabuaran tidak diperlakukan sebagaimana mestinya.

Situasi ini diperparah dengan adanya move dari Komite Sekolah yang meminta tanda tangan guru SMA Pabuaran sebagai tanda persetujuan relokasi. Jika guru-guru menandatangani form yg diberikan oleh komite sekolah, maka:

1. Komite Sekolah merasa memiliki kekuatan bahwa apapun keputusan komite sekolah adalah juga suara dari warga sekolah;
2. Kejadian ini menunjukan era baru dalam mekanisme pengelolaan sekolah, biasanya sekolah yang meminta persetujuan Komite Sekolah atas kebijakan yang diambil sekolah, sementara ini kebalikannya, komite sekolah meminta sekolah menyetujui langkah2 yang akan diambil oleh komite;
3. Komite sekolah nyata tidak memahami bagaimana sebenarnya mekanisme perpindahan lokasi sekolah yang seharusnya banyak melibatkan unsur Dinas Pendidikan, DPPAKD, BAPPEDA, DALBANG dsb;

Untuk itu selayaknya Komite Sekolah bertindak arif dan memberikan teladan untuk menempuh segala sesuatu dalam koridor normatif, karena bagaimanapun unsur komite Sekolah SMA Pabuaran terdiri dari Pejabat Pemerintah Kabupaten Subang yang kami yakin sangat tahu apa itu koridor normatif, kecuali jika memang segala resiko yang mungkin timbul telah siap untuk dihadapi meski harus melawan hukum sekalipun.

Terakhir, kepada Dinas Pendidikan, Anggota DPRD, dan Pejabat lainnya, jik ingin berjasa pada masyarakat Pabuaran dan menunaikan tugas sebagai abdi masyarakat, tolonglah bantu. Bantu selesaikan polemik ini secara normatif. Jangan sebarkan bara amarah dalam batin masyarakat.

Semoga Allah SWT mengampuni kami, dan Kita atas segala tindakan dan sikap dlam menyelesaikan polemik ini

Amien

Sejatinya proses Relokasi SMA Pabuaran itu tidak mudah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bukan cari lahan atau ngukur lahan. Tapi menyusun dan membuat Rencana Pembangunn Pembangunan SMA Pabuaran yg komphrehensif, karena pembangunan ini  membutuhkan waktu yg tidak sebentar dan dana yang tidak sedikit. Rencana Pembangunan itu harus dituangkan dalam satu dokumen yang ditandatangi pejabat berwenang sehingga terjamin pelaksanaannya.Jika hanya membangun satu sampe tiga RKB/USB  masih mungkin direalisasikan dalam satu tahun anggaran, namun jelas ini tidak sebanding dengan Rombel SMA Pabuaran yang  banyak. Harus dihitung dulu berapa rombel dan berapa RKB yang dibutuhkan berikut infrastruktur lainnya. Berapa milyar yg dibutuhkannya. Dari mana anggarannya, dan berapa tahun selesainya. Jika hanya bersandar pada kebijakan segelintir pejabat saja sangat riskan, dan sangat mungkin terkatung-katung. Apalagi bukan pejabat kunci dalam anggaran.

Sumber Dana APBN

Kemudian jika pun berharap  bahwa rencana pembangunan RKB/USB  sekarang ini akan menggunakani dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan selayaknya dipelajari dulu asal peruntuntukan dalam Juknisnya, jangan sampai  beda peruntukan sebab jika dipaksakan maka sudah termasuk satu bentuk penyimpangan anggaran, pasti jadi masalah.

Jika dana APBN yang diharapkan itu adalah dana DPPIP, harus difahami, akan jadi aneh jika semuanya dikucurkan ke SMA Pabuaran, karena toh itu harus tersebar pada beberapa sekolah. Selain itu, DPPIP tidak semuanya untuk RKB/USB tapi juga untuk pengadaan alat/sarana pendukung. dan kami yakin Disdik tidak akan gegabah membelokan alokasi anggaran yang telah jelas peruntukannya.  KECUALI ada dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang lain yang masuk ke Subang untuk pembangunan RKB/USB. (Adakah itu ?)

Selanjutnya,  jika pembangunan itu pelaksanaannya  dilakukan secara swakelola oleh Sekolah dan Komite, Pihak sekolah harus hati-hati dalam pelaksanaannya. Swakelola artinya Sekolah akan menerima dana sangat besar, kepsek jangan lupa   jika ada Dana ratusan juta  sampai  Milyaran menggelontor masuk pada satu rekening pasti akan menjadi perhatian banyak pihak, terutama pemeriksa. Siapkah Kepsek menghadapinya?  Jalan paling aman buat sekolah adalah serahkan pada Disdik agar dilakukan dengan cara tender/lelang terbuka dan sekolah terima jadi.

Sumber Dana APBD Kabupaten

Harapan  lain adalah berharap dari APBD Kabupaten, perlu diketahui rata-rata anggaran untuk bidang DIKMEN itu paling besar 3-4 Milyar/tahun anggaran itupun terbagi untuk Kesiswaan, kurikulum, dan sarpras, belum lagi alokasi beasiswa keluar negeri 2 milyar. Anggaran Disdik bisa pincang gara-gara relokasi ini. Paling mungkin dicicil tiap tahun 2-3 RKB/USB. Artinya jika ingin selesai dalam satu tahun anggaran maka harus ada dana segar diluar anggaran rutin disdik, nah dana segar ini harus via kebijakan bupati, pertanyaannya, Nota Dinas permohonannya sudah dibuat dan dikirim ke Bupati atau belum ?

Kalo pun toh wacana diatas dipaksakan untuk dilaksanakan paling mungkin hanya bisa dibangun 3 unit USB. Nah sisanya ? tahun depan ? kalo berharap tahun depan apakah sudah tercantum dalam Rencana Anggaran Disdik 2011 ? kalo ada, Berapa USB ? kalo malah belum tercantum, kapan ? Setahu saya Rencana anggaran Disdik 2011 sudah disusun sebelum wacana relokasi ini muncul. artinya sangat mungkin tidak terakomodir dalam Rencana Anggaran Disdik. harus dipastikan dulu.(Anggota Dewan pasti lebih tahu karena telah menerima KUA PPAS 2011 yg disampaikan eksekutif, khususnya Disdik (?) )

Kami fikir Persoalan ini tidak lagi sederhana, apalagi  berbagai pihak sudah mulai memonitor, karena bagaimanapun banyak pihak tahu kekuatan anggaran Disdik dari APBD Kabupaten sangat tidak mungkin untk membangun RKB/USB serentak dalam satu tahun anggaran, jika itu tetap dilaksanakan pasti akan menggusur beberapa anggaran Disdik lainnya ( ini sangat memprihatinkan apalagi dengan kondisi anggaran disdik yang stagnan malah pada beberapa pos sepertinya berkurang);  atau menggunakan anggaran diluar APBD Kabupaten, ketika itu terjadi,  hati-hatilah. Saat ini Pihak lain masih wait and see karena memang sengaja menunggu bentuk penyimpangan yg mungkin terjadi, dan ini tidak boleh terjadi.

Terakhir, Kami ulangi saran kami, buat dulu rencana pembangunan yang lengkap, dan tuangkan dalam satu dokumen yang yang ditandatangani oleh pejabat berwenang, khususnya berwenang dalam anggaran  cq. Bupati. (DPRD kan akan merespon jika ada usulan dari eksekutif, kecuali DPRD akan nekat melaksanakannnya lewat Dana Aspirasi )  bahwa pembangunan SMA Pabuaran akan dilaksanakan, tak penting berapa tahun lamanya atau berapa tahap pelaksanaannya. Hati-hati pada avonturir dan makelar yang punya kepentingan jangka pendek. Jaga jarak ketika proyek dimulai, jangan terjebak sehingga dijadikan kambing hitam ketika muncul persoalan. Ini saya sampaikan karena nyaah ka warga SMA Pabuaran bisi titajong. Kalo tidak faham, konsulkan dengan pihak atau pejabat orang yg memang faham pada bidangnya dan nyaah ka warga sakola Pabuaran.

Polemik ini sangat menarik sekaligus ironi, menyimak bagaimana sebuah pabrik bisa  berpotensi  mengguncang struktur anggaran Disdik dan Struktur Anggaran Pemkab. Jika ini semata-mata untuk kepentingan pendidikan dan warga sekolah, masih bisa diupayakan. Namun jika telah terkontaminasi oleh kepentingan pribadi atau kelompok, ini tidak bisa dimaafkan.

Kepada warga SMA Pabuaran jangan mudah terpengaruh angin surga tanpa faham betul potensi masalah yang mungkin timbul. Pihak Pabrik akan sangat diuntungkan jika transaksi tanah segera dilakukan, bisa lepas tangan. Sementara Pemerintah dan warga SMA Pabuaran sepertinya belum siap secara komphrehensif, entah untuk berapa tahun.  Jangan terlalu berharap akan tuntas dalam satu dua tahun.  Harus realistis, kecuali memang “ada jalan lain”.

Jika pun akan dilakukan transaksi tanah  serahkanlah pada Bidang Asset di DPPKAD karena kami fikir merekalah yang paling kompten untuk urusan  penambahan dan pengurangan asset pemerintah. Untuk urusan lokasi, serahkanlah pada Disdik, karena bagaimanapun  ada aturan yang mengatur Standar kelayakan sarana prasarana pendidikan. Yang lain kalo mo jadi makelar, ya batasilah jangan masuk pada wilayah yang prinsip.

Keluarga besar LIRA Kabupaten Subang menyampaikan selamat Hari Raya Iedul Fitri 1431 Hijriyah.

Minal Aizin Walfa’idzin, Mohon maaf lahir dan batin

Dan menjelang Hari Raya itu kita tenangkan diri, simpan segala polemik dan masalah yang ada, semoga pada Bulan Syawal nanti kita semua diberikan pencerahan agar bisa memandang segala persoalan dengan lebih jernih.

Amien

Bupati LIRA Subang

Dick Faizal Akbar

1. Persoalan mendasar adalah polusi bau yang ditimbulkan dari limbah Penggemukan sapi, bukan sekolahnya yang bermasalah;
2. Langkah pertama yang seharusnya dilakukan adalah meneliti keabsahan kelengkapan perizinan pendirian pabrik penggemukan sapi, termasuk didalamnya AMDAL. Jika pun perzinannya lengkap maka selanjutnya harus dilakukan evaluasi atas perizinan tersebut;
3. Jika Pemkab Subang menerima uang Rp. 500 juta dari perusahan untuk membeli lahan sebagai tempat relokasi SMA Pabuaran, maka hal ini dianggap bahwa Pemkab Subang telah melegitimasi pencemaran udara yang ditimbulkan oleh Perusahaan penggemukan sapi dan sekaligus legitimasi pendirian dan pengoperasian penggemukan sapi;
4. Jika pendirian SMK Peternakan benar-benar dilaksanakan di bekas SMA Negeri Pabuaran, maka ini menunjukan buruknya Perencanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Subang. Karena, pembangunan dan pendirian SMK Negeri baru lebih sebagai sikap reaktif stakeholder Dinas Pendidikan dan Stakeholder Pemkab lainnya, yang dengan cerdik kemudian dikait-kaitkan dengan pengembangan SMK sebagai realisasi perbandingan SMA-SMK 70:30, hal ini dapat dipandang bahwa pengambilan keputusan stakeholder pemkab subang lebih berpihak dan menguntungkan pengusaha;
5. Fokus utama LIRA adalah pengelolaan Limbah penggemukan sapi, SMA Pabuaran adalah  korban yang “menyerah” pada keadaan dan kondisi. Pernyataan Kepala Sekolah bahwa Relokasi adalah harga mati (lihat video wawancara) mengindikasikan kekeliruan  perspektif terhadap persoalan yang sebenarnya terjadi. Pernyataan ini dikhawatirkan akan mempengaruhi opini publik bahwa itulah solusi yang sudah tepat sebagai korban. Padahal dalam perspektif kami kepala sekolah seharusnya berada paling depan dan paling lantang memimpin warga sekolahnya menuntut relokasi pabrik, bukannya menuntut relokasi sekolah !!!
6. Persoalan Limbah Penggemukan Sapi bukan persoalan SMA Paburan semata. Tapi persoalan masyarakat disekitarnya juga yang tidak memiliki daya untuk bersuara apalagi menolak. Bahkan SMA Pabuaran yang dipenuhi intelektual dan calon intelektual memilih pergi meninggalkan masyarakat.

6 (enam) alasan diatas menjadi dasar bagi LIRA untuk terus bergerak menggali konspirasi macam apa yang sebenarnya terjadi di SMA Pabuaran. Persoalan SMA Pabuaran hanyalah lubang kecil untuk mengintip dan menjadi jalan untuk memasuki belantara pelaksanaan prosedur pemberian izin operasional perusahaan, pendirian bangunan, pajak daerah, AMDAL dan lain-lain yang berkaitan dengan investasi di kabupaten subang. Lebih jauhnya lagi mengkaji korelasi antara bertebarannya industri di kabupaten subang dengan PAD kabupaten subang.

]]> http://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/2010/09/01/alasan-tolak-relokasi-sma-pabuaran-subang-sma-pabuaran-cuma-dihargai-rp-500-juta/feed/ 14 lumbunginformasirakyatsubang http://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/2010/08/30/polemik-limbah-sapi-di-beberapa-kabupaten-komparasi-dan-harapan/ http://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/2010/08/30/polemik-limbah-sapi-di-beberapa-kabupaten-komparasi-dan-harapan/#comments Mon, 30 Aug 2010 18:22:48 +0000 LIRA Subang http://lumbunginformasirakyatsubang.wordpress.com/?p=54 Continue reading →]]> Menghadapi polemik limbah sapi yang di tangani oleh LIRA Subang telah mendorong  LIRA Subang mencari komparasi persoalan serupa di daerah lain. Setelah gogling kesana kemari akhirnya ditemukanlah persoalan serupa.

Tahun 2009 di Kabupaten Tangerang
Di Kabupaten Tangerang persoalan ini pernah terjadi uniknya menjadi berita pada bulan yang sama yaitu bulan Agustus pada tahun 2009. Lokasinya di Desa Mekarsari Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang. Penanganan masalahnya melibatkan Dinas Instansi terkait, termasuk didalamnya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Dinas Peternakan.

Pada persoalan di Kab. Tangerang ini diperoleh gambaran bahwa secara garis besar, usaha penggemukan sapi sebelum memiliki IMB maka seharusnya sudah memiliki AMDAL dulu, dan sebelum itu harus memiliki memiliki izin-izin dasar sebelum dikeluarkan izin operasional. Izin-izin tersebut meliputi surat domisili usaha yang dikeluarkan Pemerintah Desa, Surat Tempat Izin Usaha (SITU) dari Pemerintah Kecamatan dan izin lingkungan dari para tetangga di lokasi usaha. (Sumber copaste disini)

Tahun 2009 di Kabupaten Garut

Sejumlah warga Kabupaten Garut, di Desa Mekar Asih, Kecamatan Malangbong, mengaku sangat terganggu oleh polusi udara yang bersumber dari limbah penggemukan sapi. Menurut sejumlah warga setempat, bau kotoran sapi yang sangat menyengat dari perusahaan tersebut bisa mencapai radius beberapa kilometer. Bau menyengat itu kini juga bukan hanya pada malam hari, melainkan nyaris sepanjang hari.
Pabrik Penggemukan sapi ini mememiliki dua komplek kandang sapi yang didirikan pada 1996 di atas tanah seluas 15 ha. Di lahan itu terdapat 3.000 sapi. Kandang lainnya dibangun pada areal seluas 25 ha, pinggir jalan lintasan Malangbong-Wado-Subang yang dihuni 6.000 ekor. (Sumber copaste disini)

Pabrik Penggemukan Sapi yang harus dicontoh
Setelah membaca persoalan limbah sapi ada rasa pesimis, apakah mungkin pihak swasta mau menanggulangi dampak usahanya ? Ternyata ada ! Ini memberikan harapan bahwa sebenarnya jika memang perusahaannya bonafide dan memiliki itikad baik, maka penanggulangan limbah sapi sangat mungkin dilakuka. Berikut salah satu perusahaan yang harus dicontoh pengusaha penggemukan sapi. sa
PT Santosa Agrindo di Desa Bekri, Kecamatan Anatuha, Kabupaten Lampung Tengah tercatat satu-satunya perusahaan penghasil energi terbarukan yang terdaftar dan diakui PBB untuk kategori cattle feedlot animal waste management system improvement.
Kiprah PT Santosa Agrindo (Santori) dalam industri penggemukan sapi terpadu tidak diragukan lagi. Kini, perusahaan industri penggemukan sapi potong terpadu yang terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara ini kembali maju selangkah dengan membangun pembangkit energi terbarukan melalui pemanfaatan kotoran sapi.
“Setiap tahun perusahaan penggemukan sapi ini mampu menghasilkan rata-rata 900 ton gas metana dari kapasitas produksi sapi sebanyak 70.000 ekor per tahun,” (Sumber copaste disni)

Lalu bagaimana dengan persoalan di Kabupaten Subang ? Ada satu keyakinan bahwa sebenarnya jika lebih selektif dalam menerima investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Subang, maka persoalan seperti yang terjadi saat ini di Pabuaran Subang tidak perlu terjadi. Pengusaha tenang dalam mengembangkan usaha dan sekaligus diuntungkan, demikian juga masyarakat sekitarnya tenteram, sehat dan turut terbantu dengan penyerapan tenaga kerja yang makin banyak.
Semoga ada solusi bijaksana dalam polemic Siswa vs Sapi ini.

1. Resume LIRA
2. Alternatif Penyelesaian masalah
3. Rencana Kerja LIRA

Surat ditandatangani oleh Bupati LIRA Subang Dick Faizal Akbar dan diterima oleh  Anggota DPRD antara lain Bpk. Asep Nurhasan,  M. Bogi, dan Ir. Awang Gunawan. Selanjutnya LIRA Subang melakukan pemasangan tiga buh Spanduk   protes yang semula dipasang di depan SMA Negeri Pabuaran.

oleh Gusti Arya Hardika

Penulis yakin bahwa setiap pekerja, apalagi yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, pasti tidak asing dengan istilah THR. Namun belum tentu semua pekerja memahami apa itu THR, dan apakah THR itu merupakan hak pekerja atau sekedar sedekah dari pengusaha. Apalagi di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang THR.

TUNJANGAN HARI RAYA ADALAH HAK PEKERJA

Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya sebagai Hak Pekerja

Tunjangan Hari Raya memang tidak diatur di dalam UU No. 13 tahun 2003, melainkan diatur tersendiri oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994. Mungkin ada yang bertanya, apakah peraturan mengenai THR tersebut masih berlaku setelah berlakunya UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Mengingat UU No. 13 tahun 2003 tidak mengatur tentang THR, sedangkan peraturan tersebut dibuat pada tahun 1994. Hingga saat ini tidak ada satu peraturan yang mencabut berlakunya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994, sehingga secara hukum peraturan mengenai THR ini masih berlaku secara sah dan mengikat. Hal ini juga ditegaskan oleh Pasal 191 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan: “semua  peraturan  pelaksanaan  yang  mengatur  ketenagakerjaan  tetap berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  dan/atau  belum  diganti  dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang ini.”

Masih berlakunya peraturan mengenai THR ini juga ditegaskan oleh Menteri Tenaga Kerja melalui surat edaran kepada seluruh gubernur dan bupati/walikota, yaitu:

1. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.479/MEN/PHI-JSK/IX/2006 Tahun 2006;
2. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE.355/MEN/PHI-PJSK/IX/2008 Tahun 2008
3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.314/MEN/PHIJSK-PKKAD/VIII/2009 Tahun 2009

Menurut Pasal 1 huruf d, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 ini, THR adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh Pengusaha kepada pekerja yang telah bekerja selama 3 bulan atau lebih secara terus menerus menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain.

Dibayarkan Selambat-lambatnya 7 Hari Sebelum Hari Raya

Tunjangan Hari Raya ini hanya diberikan sekali dalam setahun yang selambat-lambatnya 7 hari menjelang hari raya keagamaan sesuai dengan agama masing-masing pekerja, yaitu:

1. Untuk pekerja yang beragama Islam adalah Hari Raya Idul Fitri
2. Hari Raya Natal bagi pekerja yang beragama Kristen Katholik dan Protestan
3. Hari Raya Nyepi bagi pekerja yang beragama Hindu
4. Hari Raya Waisak bagi pekerja yang beragama Budha; serta
5. Hari Raya Imlek bagi agama Kong Hu Cu.

Bagaimana jika THR diberikan oleh pengusaha tidak mendekati hari raya keagamaan masing-masing pekerja? Menurut Pasal 4 ayat (1), hal tersebut diperbolehkan dengan syarat itu merupakan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Dalam hal ini misalnya THR untuk seluruh pekerja, baik pekerja yang beragama Islam dan yang beragama lain, diberikan pada waktu 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Maka menurut Pasal 4 ayat (1), praktek semacam itu diperbolehkan jika dilakukan atas dasar kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha.

PERHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994, ketentuan besaran THR diatur sebagai berikut:

1.  Pekerja yang telah mempunyai masa kerja  Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih sebesar 1 (satu) bulan upah (Pasal 3 ayat (1) huruf a).

Contoh: Yeni telah bekerja di perusahaan selama 1,5 tahun dengan upah Rp. 1.700.000,-, maka Yeni berhak menerima THR sebesar Rp. 1.700.000,

2.  Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan: Masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah (Pasal 3 ayat (2) huruf b).

Misalnya Indri bekerja di sebuah perusahaan farmasi sebagai apoteker dengan masa kerja 2 bulan. Apabila Indri menerima upah sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan, maka THR yang berhak diterima Indri adalah:  x Rp. 3.000.000,- = Rp. 500.000,-

3.  Apabila dalam Perjanjian Kerja, atau peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja atau kebiasaan dalam suatu perusahaan THR yang diberikan kepada pekerja standarnya adalah di atas dari ketentuan di dalam peraturan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3), THR yang dibayarkan adalah sesuai dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan.

Misalnya:

1)      Erni bekerja di PT. Sengkalit Plintat Plintut dengan masa kerja baru 2,5 bulan dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan. Apabila di dalam perjanjian kerja antara Erni dengan PT. Sengkalit Plintat Plintut diatur bahwa Erni terhitung sejak diterima bekerja berhak atas THR sebesar 1 bulan upah setiap tahun, maka walaupun Erni baru bekerja selama 2,5 bulan ia tetap berhak atas THR sebesar Rp. 2.000.000,-

2)      Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama PT. Mboten Ngertos mengatur bahwa untuk pekerja yang masa kerjanya di bawah 5 tahun berhak atas THR sebesar 1 bulan upah, sedangkan untuk pekerja yang bekerja lebih dari 5 tahun berhak atas THR sebesar 2 bulan upah. Jika Rahayu baru bekerja di PT. Mboten Ngertos selama 2 bulan dengan upah sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan, maka ia berhak atas THR sebesar Rp. 2.000.000,-

Ketentuan di atas juga berlaku dalam hal pekerja dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, maka sebagaimana diatur oleh Pasal 6 ayat (3), pekerja berhak atas THR pada perusahaan yang baru, apabila dari perusahaan yang lama pekerja yang bersangkutan belum mendapatkan THR.

PUTUS HUBUNGAN KERJA BERHAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA

Bkan hanya pekerja yang masih bekerja saja yang berhak atas THR, melainkan pekerja yang telah putus hubungan kerja pun berhak atas THR. Hal ini berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 mengatur bahwa pekerja yang putus hubungan kerjanya terhitung sejak waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jatuh tempo Hari Raya Keagamaan, berhak atas THR.

Misalnya, Yanto yang beragama Kristen adalah pekerja tetap pada perusahaan PT. Tidak Maju Maju yang pada tanggal 2 Desember 2009 hubungan kerjanya dengan PT. Tidak Maju Maju terputus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994, Yanto tetap berhak atas THR tahun 2009.

Namun apabila Yanto adalah pekerja kontrak pada PT. Tidak Maju Maju yang masa kontraknya habis pada tanggal 17 Desember 2009, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994, Yanto tidak berhak atas THR tahun 2009.

PEKERJA DALAM MASA PERCOBAAN BERHAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA

Seseorang yang telah putus hubungan kerja saja menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 berhak atas THR, apalagi seseorang yang masih bekerja. Analogi sederhana ini tentu sudah bisa menjawab pertanyaan apakah seorang pekerja dalam masa percobaan berhak atas THR?

Biasanya sebelum diangkat menjadi pekerja tetap, seorang pekerja disyaratkan menjalani masa training atau percobaan yang lamanya sekitar 3 bulan. Dengan status sebagai pekerja dalam masa training, biasanya belum menerima hak seperti pekerja lainnya yang telah berstatus sebagai pekerja tetap di perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, karena pekerja dalam masa percobaan ini secara faktual sudah melakukan pekerjaan, maka untuk soal THR, pekerja dalam masa percobaan ini tetap berhak mendapatkan THR yang besarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, yaitu: masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.

Bagaimana jika dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama mengatur bahwa pekerja dalam masa percobaan tidak berhak atas THR? Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994, sehingga yang berlaku adalah pekerja dalam masa percobaan tetap berhak atas THR.

PEKERJA OUTSOURCING BERHAK ATAS TUNJANGAN HARI RAYA

Ketentuan THR merupakan hak pekerja di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-04/MEN/1994 Tahun 1994 adalah berlaku untuk seluruh pekerja, kecuali pekerja kontrak yang telah habis masa kontraknya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2). Dengan demikian, ketentuan bahwa THR adalah hak pekerja juga berlaku bagi pekerja outsourcing.

Hanya saja perbedaannya untuk pekerja outsourcing terletak pada pihak yang berkewajiban utama membayar Tunjangan Hari Raya pekerja outsourcing adalah perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan outsourcing). Ini karena pekerja outsourcing terikat hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (perusahaan outsourcing) tersebut. Dan, perhitungan THR yang berlaku bagi pekerja outsourcing adalah sebagaimana telah dijelaskan pada bagian “Perhitungan Besaran THR” di atas, utamanya perhitungan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b.

BENTUK TUNJANGAN HARI RAYA

Pada intinya, Tunjangan Hari Raya haruslah dibayarkan oleh pengusaha dalam bentuk uang, namun menurut Pasal 5 ayat (1), pengusaha diperbolehkan membayar THR dalam bentuk selain uang dengan syarat:

1. Harus dengan persetujuan buruh;
2. Jumlahnya tidak boleh melebihi 25% dari nilai THR yang seharusnya diterima;
3. Tidak boleh diberikan dalam bentuk minum-minuman keras, obat-obatan atau bahan obat-obatan.
4. Diberikan bersamaan dengan pembayaran THR.

Semoga bermanfaat.

Salam,

GAH

Sumber copaste disini

Kemudian dilanjutkan dengan pengukuran dan penghitungan seluruh asset yang dimiliki oleh SMAN 1 Pabuaran oleh pihak pemda didampingi oleh pihak perusahaan. Setelah pengukuran dan penghitungan seluruh asset SMAN 1 Pabuaran selesai, diperkirakan perusahaan harus menyediakan dana sebesar 5-6 Milyar Rupiah termasuk untuk pengadaan tanah. Tetapi pihak perusahaan menyatakan bahwa dana yang tersedia hanya 200 Juta Rupiah. Kemudian pihak perusahaan didampingi pihak pemerintah kecamatan segera melakukan pencarian lokasi baru untuk SMAN 1 Paburan.
Ketika semua tahapan relokasi sudah ditempuh, terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah daerah tingkat II kabupaten subang. Kebijakan baru tersebut berisi pernyataan yang menyebutkan bahwa relokasi SMAN 1 Pabuaran tidak perlu dilakukan, karena bangunan SMAN 1 Pabuaran akan dijadikan SMK Peternakan. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya perubahan rencana relokasi secara total, pihak perusahaan tidak perlu mengganti seluruh asset SMAN 1 Paburan, tetapi cukup menyediakan tanah yang nantinya akan dihibahkan kepada pemda. Pihak perusahaan bersedia menyediakan dana sebesar 500 Juta Rupiah, padahal semula hanya sanggup 200 Juta Rupiah. Tanah tersebut akan dijadikan lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru bagi SMAN 1 Pabuaran, yang pembangunannya dilakukan sepenuhnya oleh pemda. Dan sekarang mereka sedang sibuk mencari lokasi untuk area sekolah yang baru.

lho… kok sibuk cari tanah… Bau tai sapinya gimana?